Hindari Pertanyaan Surat Klarifikasi Pengadaan, Camat Leuwiliang Blokir Nomor Wartawan 

  • Bagikan

Bogor | MMC, Jabar – Daswara Sulanjana Camat Leuwiliang terkesan tertutup dan menghindari pertanyaan wartawan bahkan memblokir nomor wartawan saat dikonfirmasi perihal surat permohonan klarifikasi tentang realisasi belanja modal pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan penyedia Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor tahun 2021.

Hal ini terlihat jelas saat dikonfirmasi beberapa kali oleh wartawan melalui pesan singkat via WhatsApp mengenai surat yang dikirim oleh Forum Wartawan Bogor Bersatu (FWBB) melalui media fwbbnews.com pada Senin (4/4/2022) belum ada tanggapan apapun dari pihak Pemerintah Kecamatan Leuwiliang.

Maka perilaku yang diperlihatkan oleh Camat Leuwiliang ini sungguh jauh dari harapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Yang mana diketahui Mendagri mendorong para camat agar memiliki mental melayani.

Pasalnya, Camat berperan menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa. Selain itu, camat juga mempunyai tugas sebagai pelayan publik, salah satunya dalam hal pemberian izin/rekomendasi, serta administrasi. Oleh karena itu, camat perlu memiliki pola pikir sebagai pelayan publik. Hal ini

disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja Nasional Camat Tahun 2022 bertajuk “Sinegitas dalam Penyelesaian Isu-Isu Strategis Pemerintahan di Wilayah” yang berlangsung secara luring dan daring dari Hotel Grand Sahid Jaya, Jumat (1/4/2022).

Ia mengimbau, agar camat menghindari sikap-sikap layaknya amtenar yang feodalistik dan menganggap rakyat adalah bawahan. Pasalnya, sejak era reformasi, sistem kenegaraan telah berubah menjadi lebih demokratis. Perubahan tersebut menempatkan kekuasaan di tangan rakyat.

“Kekuasaan di tangan rakyat, ini pahami betul. Kalau rekan-rekan (camat) tidak bisa pahami, rekan-rekan akan terlibas,” ujar Mendagri.

Di lain sisi, Mendagri menyampaikan saat ini era demokrasi telah mengarah kepada demokrasi terbuka (open democracy). Hal ini ditandai dengan menguatnya peran parlemen, masyarakat sipil, media massa, serta media sosial. Tantangan itu menuntut camat agar benar-benar serius melaksanakan tugasnya. Sebab sistem demokrasi tersebut menjadikan semua urusan lebih transparan.

Mendagri menegaskan, para camat agar serius mengimplementasikan budaya kerja melayani. Budaya tersebut tidak boleh hanya menjadi jargon semata, melainkan harus diterapkan secara nyata. Selain itu, Mendagri meminta para camat untuk beradaptasi terhadap kemajuan zaman, serta menjalankan pekerjaannya dengan penuh integritas. Langkah tersebut diyakini akan membantu para camat menghadapi berbagai tantangan yang ada.

“Saya ngomong ini bukan untuk sekadar ngomong-ngomong karena saya Mendagri, tidak! Tapi betul-betul saya melihat seperti itu. Rekan-rekan perlu betul-betul mengubahnya dari hati untuk keselamatan rekan-rekan semua, keselamatan kita semua. Dunia sudah berubah, situasi sudah berubah,” tambahnya.(Dery)

  • Bagikan