Bogor|MMC, Jabar – Ketua Forum Wartawan Bogor Bersatu (FWBB) Iwan Boring menyingung penyampaian Pemerintah Kecamatan Nanggung (Pemcam) yang kurang serius menjelaskan laporan pertanggungjawaban (LPJ) mengenai program ketahanan pangan Desa Pangkaljaya tahun anggaran 2022 saat memberikan klarifikasi terhadap awak media beberapa hari yang lalu.
Iwan menilai, Pemerintah Kecamatan seakan-akan alergi dengan wartawan.
“Jika seperti ini penyampaian dari Pemerintah Kecamatan seakan-akan alergi dengan wartawan karena terkesan takut untuk memberikan informasi yang seharusnya menjadi konsumsi bagi masyarakat,” jelas Iwan dalam keterangannya, Selasa, (23/5/2023).
Iwan menyampaikan, seharusnya pihak Kecamatan dapat menjelaskan secara rinci apalagi terkait ketahanan pangan sebagai sebagai program Pemerintah Pusat.
“Kan sudah jelas Kecamatan bertugas untuk mengawasi, jika tidak ada laporan hasil monitoring bagaimana bisa di pertanggungjawabkan,” jelas dia.
Iwan yang aktif mengkritisi Infrastruktur Pemkab Bogor ini mengatakan, perlu diketahui oleh masyarakat anggaran ketahanan pangan itu 20 persen dari Dana Desa.
“Jika dalam 1 Kecamatan ada 7 Desa kurang lebih sekitar 1,5 miliar anggaran yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Iwan.
Lebih lanjut, Iwan menyarankan agar teman-teman wartawan di wilayah Bogor Barat mengajukan permohonan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Lebih baik ajukan saja permohonan informasi kepada PPID. Dan, nanti dilihat apakah soal laporan pertanggungjawaban (LPJ) itu masuk informasi publik apa informasi yang dikecualikan, jika informasi yang dikecualikan (menurut mereka-red) saran saya ajukan sengeketa informasi melalui mekanisme ajudikasi non litigasi kepada Komisi Informasi Publik (KIP),” sebut Iwan.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor kurang serius menjelaskan laporan pertanggungjawaban (LPJ)
mengenai program ketahanan pangan Desa Pangkaljaya tahun anggaran 2022 saat memberikan klarifikasi terhadap awak media.
Pemerintah Kecamatan Nanggung melalui Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Ridwan Kusuma hanya menjelaskan teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.
“Biasanya kegiatan LPJ kita hasil monev (monitoring-red) itu sudah dibuatkan kalau pun tidak dibuatkan biasanya kami memberikan rekomendasi untuk segera. Biasanya nanti ada tim Inspektorat, kebetulan di Kecamatan Nanggung belum terjun tim Inspektorat nanti juga kita sama-sama ke desa, desa harus memperlihatkan,” kata Ridwan kepada awak media, Jumat, (19/5/2023).
Sementara, Kepala Desa Pangkaljaya, Taufik Sumarna belum memberikan klarifikasi apapun terhadap awak media. Bahkan orang nomor satu di Desa Pangkaljaya hanya mengirimkan dua link pemberitaan kepada wartawan melalui pesan elektronik pada Rabu (17/5/2023) dini hari tanpa memberikan keterangan.
Selain itu, terdapat beberapa alat produksi dan pengolahan pertanian yang dibeli Pemerintah Desa Pangkaljaya di tahun 2022.
Berdasarkan penelusuran wartawan, Desa Pangkaljaya melakukan beberapa belanja pada tahun 2022 untuk peningkatan produksi tanaman pangan termasuk alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung dan lain-lain.
- Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan (pengadaan mesin rumput) Rp7.500.000.
- Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan (Budidaya Tanaman Holtikultura)Rp15.000.000.
- Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan (pemberdayaan masyarakat KRL 31 RT) Rp96.100.000.
- Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan (Budidayan tanaman obat) Rp5.000.000.
- Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan (pengadaan pupuk) Rp1.275.000.
- Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan ( pengadaan mesin cultivator) Rp48.000.000.
